cover
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019): September 2019" : 8 Documents clear
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM GENTASIBU DI KELURAHAN BEGADUNG, KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK Heylen Amildha Yanuarita; Titis Sakra
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.396 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.639

Abstract

AbstractOne alternative to overcome malnutrition in Begadung Village, Nganjuk District, Nganjuk Health Center is running the Malnutrition Eradication Movement (GENTASIBU) program. The Gentasibu Program is a series of activities carried out in an integrated, integrated and continuous manner to maintain and improve the nutritional status of the community in the form of promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. The target groups in the Gentasibu program are all toddlers who have a weight index that looks very thin, for children aged 6-59 months. Gentasibu program activities at the service post such as clinical examination and treatment by doctors, antroperian measurement and counseling by nutrition officers, family empowerment by PKK Mobilizing Team, supplementary feeding (PMT) and vitamins, and mentoring of toddlers' parents by supporting cadres. In its implementation, the community or the target of the program was quite familiar with the Gentasibu program. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The results of the study showed that socialization was carried out quite well by program implementers to the community. In the socialization, the presentation of Gentasibu program material to the target group was well received. Human resources in the implementation of the Gentasibu program are still lacking in terms of the number of Puskesmas nutrition workers. In the implementation of the Gentasibu program the authority lies with the Puskesmas nutrition officer. Keywords: Effectiveness; Implementation; Gentasibu. Abstrak Salah satu alternatif penanggulangan gizi buruk di Puskesmas Nganjuk adalah dengan menjalankan program Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (GENTASIBU). Program Gentasibu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kelompok sasaran dalam program Gentasibu adalah semua balita yang mempunyai indeks berat badan yang terlihat sangat kurus, untuk anak usia 6-59 bulan. Kegiatan program Gentasibu di pos pelayanan seperti pemeriksaan klinis dan pengobatan oleh dokter, pengukuran antroperi dan konseling oleh petugas gizi, pemberdayaan keluarga oleh Tim Penggerak PKK, pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin, serta pendampingan orang tua balita oleh kader pendamping. Pada pelaksanaannya, masyarakat atau sasaran program sudah cukup paham tentang program Gentasibu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sudah cukup baik sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program kepada masyarakat. Dalam sosialisasi, penyampaian materi program Gentasibu kepada kelompok sasaran dapat diterima dengan baik. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Gentasibu masih kurang dalam segi jumlah petugas gizi Puskesmas. Dalam pelaksanaan program Gentasibu wewenang berada pada petugas gizi Puskesmas. Kata Kunci: Efektivitas; Implementasi; Gentasibu.
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NO.40 TH. 2014 TENTANG PEDOMAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI Hanum, Fauziah
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.965 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.575

Abstract

Abstract  Comunnity empowerment program (PRODAMAS) is an activity of the Kediri city government to improve community welfare. The target of the program is the community in the neighborhood in Kediri City, namely strengthening institutions, training, skills and social activities to increase the response to the awareness of participating in planning is a difficulty in itself. When building basic environmental facilities and infrastructure that should involve community members, the opposite often occurs, namely reluctance from residents because they feel that these activities only benefit certain groups. The result is that the implementation of basic environmental development is not satisfactory because it is not in accordance with the wishes of the resident. The supervision that is expected to arise by itself is ineffective because the making of development planning and the implementation of development activities that should be carried out by the community is still far from being expected because of the assumption that the task of supervising is a committee or government that has been formed so that the community tends not to carry out supervision. On the other hand, there is an attitude of society that is less supportive. For this reason, researchers are interested in analyzing the implementation of Kediri Mayor Regulation No. 40/2014 in Mojoroto District, Kediri City. The analysis used in this research is descriptive analysis. The results of the research and the focus of the research are that the planning stages have been carried out in accordance with the guidelines for implementing the implementation stages. Keywords: Prodamas; Implementation; Empowerment Abstrak  Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah kegiatan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran program adalah masyarakat di wilayah Rukun Tetangga di Kota Kediri, yakni penguatan kelembagaan, pelatihan, keterampilan dan kegiatan sosial untuk menambah respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Pada waktu melakukan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang seharusnya melibatkan warga masyarakat sering terjadi hal sebaliknya yaitu timbul rasa enggan dari warga karena mereka merasa kegiatan itu hanya memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya pelaksanaan pembangunan dasar lingkungan kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga. Pengawasan yang di harapkan timbul dengan sendirinya tidak efektif karena pembuatan perencanaan pembangunan serta kegiatan pelaksanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sedikitpun tampaknya masih jauh dari harapan karena adanya anggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah pihak panitia atau pemerintah yang telah dibentuk sehingga cenderung masyarakat tidak melakukan pengawasan. Disisi lain ada sikap masyarakat yang kurang mendukung. Dengan alasan itulah peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan peraturan Walikota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Analisis yang digunakan dalam penelitian ni adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dan fokus penelitian adalah tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tahapan pelaksana. Kata Kunci: Prodamas; Pelaksanaan; Pemberdayaan
REFORMASI BIROKRASI DAERAH: VARIASI INOVASI BIROKRASI PERIZINAN PASCA OTONOMI DAERAH REGIONAL BUREAUCRATIC REFORM: BUREUACRATIC BUSINESS LICENSE INNOVATION VARIANT IN POST-DECENTRALIZATION ERA I.Gusti.Gede Heru Marwanto; Suwarno Suwarno
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.762 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.568

Abstract

AbstractDecentralization era brings more slice economy cakes to the local/regional level. However, the authority which given to the local government does not directly enhance local investment. Local bureaucracy still hampers the investment, but several local governments can reform their bureaucracy affecting the easiness of doing business at the local level. This paper presents the best practices of local government to initiate innovation in their business license office according to local needs. At least, those innovations come up with the thesis that there is no one size fits all. Decentralization is about to bring policy close to the most in need and come up with the variation. Keywords: Regional Bureaucratic Reform, Decentralization, Local Investment, Innovation, Business License Office Abstrak  Era desentralisasi membawa lebih banyak memangkas lebih ekonomi ke tingkat lokal/regional. Namun, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak secara langsung meningkatkan investasi daerah. Birokrasi daerah masih menjadi penghambat investasi, tetapi beberapa pemerintah daerah dapat melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada kemudahan berbisnis di tingkat daerah. Makalah ini menyajikan praktik terbaik untuk pemerintah daerah untuk memulai inovasi di kantor izin usaha sesuai kebutuhan daerah. Setidaknya, inovasi itu muncul dengan tesis bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Desentraslisasi akan membawa kebijakan mendekati yang paling dibutuhkan dan menghasilkan variasinya. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi Daerah; Desentralisasi; Investasi Lokal; Inovasi; Kantor Izin Usaha
PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH: MENGUAK KESENJANGAN PELAYANAN DASAR DI ERA OTONOMI DAERAH LOCAL PUBLIC SERVICE: UNCOVERING BASIC PUBLIC SERVICE DISPARITY IN REGIONAL AUTONOMY ERA Pratama, Muhammad Rizki; Pramono, Teguh
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.596 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.670

Abstract

AbstractRegional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda.Keywords: Public Service; Disparity; Regional Autonomy Abstrak Otonomi daerah secara teoritis membuat layanan publik dekat dengan publik. Makalah ini berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat dalam mengatur pelayanan publik. Ini menemukan bahwa ada tren saat ini dalam kesenjangan layanan publik, misalnya, jumlah dokter dan guru medis yang memiliki distribusi yang tidak setara dibandingkan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. Paradigma negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan menjadi wilayah kesejahteraan. Semua masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi.Kata Kunci: Layanan Publik; Disparitas; Otonomi Daerah
PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT SEKITAR HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI Suwarno Suwarno; Rizki Yudha Bramantyo
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.568 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.569

Abstract

Abstract Currently the forest area continues to decrease. Likewise, the area of agricultural land also continues to decrease and change with the growth of settlements and various buildings and various facilities. This requires a variety of jobs to meet human needs. Therefore, the existence of protected forests and production forests adjacent to human settlements has encountered many problems and has resulted in conflicts. The research approach used is a descriptive approach with purposive techniques. The data that has been collected is tested for data validity and research analysis using interactive analysis techniques. The result of his research was that the people living around the forest felt empowered by involving the community in forest management, namely by providing agricultural arable land. Perhutani also gave permission to the people who are members of the LMDH to develop and utilize a small part of the forest area to be empowered according to the capacity of the population. Through reflections, thoughts, ideas and ideas as well as the development of skills of some people who can become businesses, so that various tourist objects emerge. Likewise with the existence of traditional markets and local culinary so that the growth and income of the people's welfare increases. Economic growth continues to develop both in the field of quality improvement and social networks.Keywords: Creative economy; Protected forest; Production forest Abstrak Saat ini, luas hutan terus berkurang. Begitu juga dengan luas lahan pertanian juga terus berkurang dan berganti dengan tumbuhnya permukiman dan berbagai bangunan serta berbagai fasilitas. Hal demikian memerlukan berbagai lapangan kerja guna memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu keberadaan hutan lindung maupun hutan produksi yang berdekatan dengan permukiman penduduk banyak mengalami masalah dan berujung pada konflik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik purposive. Adapun data yang telah terkumpul dilakukan uji keabsahan data dan analisis penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitiannya adalah Masyarakat sekitar hutan merasa diberdayakan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu dengan memberikan lahan garapan pertanian. Pihak Perhutani juga memberikan ijin kepada masyarakat yang tergabung dalam LMDH untuk mengembangkan dan memanfaatkan sebagian kecil kawasan hutan untuk diberdayakan sesuai kemampuan penduduk. Melalui renungan, pemikiran, ide dan gagasan serta pengembangan keterampilan sebagian masyarakat yang dapat menjadi bisnis, sehingga bermunculan berbagai objek wisata. Demikian juga dengan keberadaan pasar tradisional dan kuliner lokal sehingga pertumbuhan dan pendapatan kesejahteraan masyarakat mejadi meningkat. Pertumbuhan ekonomi terus berkembang baik itu dalam bidang peningkatan kualitas dan jaringan sosial.Kata Kunci: Ekonomi Kreatif; Hutan Lindung; Hutan Produksi
KELUARGA SEBAGAI BASIS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SEI GOHONG, PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH Dudi, Josef; Bramantyo, Rizki Yudha
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.432 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.607

Abstract

Abstract The process of carrying out worship is a personal matter, as a social being, of course it cannot be separated from social interaction. This condition continues to occur in Sei Gohong, Central Kalimantan. Therefore, the discussion of the personality or social profile of the Sei Gohong community is a meaning framework in guiding a comprehensive analysis. Understanding social profiles is very important in order to give weight to the analysis of the social interactions of the religious plural community in Sei Gohong. Understanding of the social profile begins with the family profile. Because it is reflected in the personality and character of each family member, which ultimately leads to the community. This study uses a qualitative descriptive approach, with purposive techniques as an approach to determine informants, and observation, interview and documentation techniques as data collection techniques. The source data validation test is used to test the correctness of the data. Interactive analysis techniques are used to analyze data. The results showed that the family is the basic social institution that has the most role in determining the patterns of interaction of a community group. The family form in Sei Gohong is generally the nuclear family and is a family that is tied to the family, which has a strong influence on social mechanisms and interaction processes. Therefore, family ties are an important element in overcoming differences, including differences in their religion. There is an epistemic sensitivity in interfaith marriages. Keywords: Family; Bahadat and Pahuni; Plural ReligiousAbstrak Proses menjalankan ibadah merupakan urusan pribadi, sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari interaksi sosial. Kondisi inilah yang terus terjadi di Sei Gohong Kalimantan Tengah tersebut. Oleh karena itu pembahasan kepribadian atau profil sosial masyarakat Sei Gohong merupakan kerangka makna dalam menuntun analisis yang menyeluruh. Pemahaman profil sosial menjadi sangat penting guna memberikan bobot analisis terhadap interaksi sosial masyarakat plural agama di Sei Gohong. Pemahaman profil sosial tersebut diawali dari profil keluarga. Sebab tercermin kepribadian dan karakter dari setiap penghuni keluarga, yang akhirnya bermuara pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik purposive sebagai pendekatan untuk menentukan informan, dan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Uji validasi data sumber digunakan untuk menguji kebenaran data. Teknik analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian adalah keluarga merupakan institusi sosial dasar yang paling berperan dalam mentukan  pola interaksi suatu kelompok masyarakat. Bentuk keluarga di Sei Gohong umumnya keluarga inti dan merupakan keluarga yang terikat dengan keluarga, yang mempunyai pengaruh kuat dalam mekanisme sosial dan proses interaksi. Oleh karena itu, ikatan keluarga menjadi unsur penting dalam mengatasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama yang mereka anut. Terdapat kepekaan epistemik dalam perkawinan beda agama. Kata Kunci: Keluarga; Bahadat dan Pahuni; Plural Agama
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA Rohaetin Rohaetin
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.63 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.571

Abstract

AbstractA developing city continues to be in tune with growth, population and management, so it also needs to be supported by regulatory growth. The physical growth of the city is in accordance with the plan, but the variations are sometimes escaped from the supervision of the stakeholders. However, all of that can be overcome with various existing regulations. The various variations in the growth of the city, one of the reasons for the migrant problem which has side effects, is the trade aspect, as is done by street vendors. The government faces a dilemma, they want to be prohibited from being legally citizens of the city, and this is to earn a living to survive, on the other hand they must be organized and empowered. A qualitative approach is used to dissect this problem and the researcher is the main instrument. The technique of determining informants is using purposive technique. Observation, interview and documentation are data collection techniques used. After the data has been collected, it is validated by comparing various data and analyzed using interactive analysis techniques. The result of this research is that they trade at night until midnight. In the fasting month they trade until dawn. They are provided with electric lights and are charged a levy every night. Selling outside the designated location is raided by the Civil Service Police Unit. The government arranges and empowers street vendors through various regulations.Keywords: Street Vendors; Arrangement; EmpowermentAbstrakKota terus berkembang seirama dengan pertumbuhan pembangunan, penduduk serta pengelolaannya, sehingga perlu didukung pula dari pertumbuhan regulasi. Pertumbuhan kota secara fisik sesuai dengan rencana, tetapi variasinya terkadang lepas dari pengawasan pemangku kebijakan. Namun demikian semua itu bisa diatasi dengan berbagai regulasi yang ada. Berbagai variasi dari pertumbuhan kota tersebut salah satu sebab masalah migran yang membawa dampak sampingan adalah aspek perdagangan, sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pemerintah menghadapi dilema, mau dilarang mereka legal sebagai penduduk kota, dan hal tersebut sebagai mencari nafkah untuk bertahan hidup, disisi lain mereka harus ditata dan diberdayakan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membedah permasalahan ini dan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Setelah data terkumpul kemudian divalidasi dengan membandingkan berbagai data dan dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian adalah mereka berdagang pada malam hari sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya. Berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui berbagai regulasi.Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Penataan; Pemberdayaan
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA KEDIRI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA Aulia Zulfa; Teguh Pramono
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.1359

Abstract

AbstractThis study aims to describe and analyze the efforts of the National Narcotics Agency in tackling drug abuse in the City of Kediri, as well as to describe and analyze the factors that support or hinder the efforts of the National Narcotics Agency to tackle drug abuse in the City of Kediri. The approach used in this study is qualitative. Resource persons in the study amounted to 5 people. Data collection techniques in this study include interviews and observations written in field notes. The validity of the data was studied using 2 methods, namely triangulation and observation persistence. Meanwhile, the data analysis technique refers to Creswell. The results obtained are information that the Kediri City BNN has a joint commitment with various other agencies to reduce the number of drug abusers by establishing various activity programs. Socialization efforts are carried out by providing material on the Eradication of Abuse and Illicit Narcotics to students, workers and various community groups and conveying it on local local radio and television programs. The establishment of a drug-free (shining) urban village and the issuance of a Narcotics Examination Result Certificate are programs of prevention efforts. In carrying out their duties, BNN did not find significant obstacles. The only obstacles that were encountered were the challenges of managing the budget and the moral burden of catching the people who were involved in drugs. Keywords: BNN; barriers; prevention; eradication; socialization. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung atau menghambat upaya Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang ditulis dalam catatan lapangan. Keabsahan data dikaji dengan 2 metode yakni trianggulasi dan ketekunan pengamatan. Sementara itu, teknik analisis data mengacu pada Creswell. Hasil yang diperoleh  yakni informasi bahwa BNN Kota Kediri mempunyai komitmen bersama dengan berbagai instansi lainnya guna menekan angka penyalahguna narkoba dengan dibentuknya berbagai program kegiatan. Upaya sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada palajar, pekerja dan berbagai kelompok masyarakat serta menyampaikannya pada acara radio maupun televisi local setempat. Pembentukan kelurahan bersih narkoba (bersinar) dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika merupakan program dariupaya pencegahan. Dalam menjalankan tugas, BNN tidak menemukan hambatan yang signifikan. Hambatan yang ditemui hanya seputar tantangan mengelola anggaran dan beban moral karena menangkap warga sendiri yang terlibat narkoba. Kata kunci: BNN; hambatan; pencegahan; pemberantasan; sosialisasi

Page 1 of 1 | Total Record : 8